JAKARTA – Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menilai bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan, terutama bagi kelompok keluarga miskin ekstrem di Indonesia.

Pernyataan ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, pada Jumat (11/07/2025). Sentra tersebut menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial RI.

“Kami menyaksikan sendiri kesiapan fasilitas di Sekolah Rakyat ini. Peralatannya sangat memadai, bahkan melebihi standar sekolah umum. Ini merupakan inisiatif luar biasa,” kata Abdul Wachid, legislator dari Fraksi Gerindra.

Fasilitas yang dimaksud meliputi iPad untuk siswa, laboratorium komputer, area olahraga, serta asrama yang lengkap untuk menunjang pembelajaran dan pengembangan karakter anak.

Meski demikian, Wachid menggarisbawahi pentingnya perbaikan sistem seleksi agar tidak ada anak dari keluarga miskin ekstrem yang terlewatkan hanya karena teknis administrasi.

“Jika ada anak miskin tidak lolos seleksi, lalu siapa yang bertanggung jawab? Harus ada kebijakan afirmatif,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemberdayaan keluarga harus menjadi bagian integral dari program. Orang tua perlu dilibatkan agar dampaknya tidak hanya pada anak, tetapi pada ketahanan ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat mencerminkan implementasi nyata dari Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan negara melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Program ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo dalam mempersiapkan generasi emas 2045.

Target nasional untuk tahun 2025 adalah pembukaan Sekolah Rakyat di 100 titik lokasi. Komisi VIII DPR RI mendukung penambahan anggaran tahun 2026 demi memperluas jangkauan program ini.

Namun, Abdul Wachid menegaskan tantangan utama saat ini adalah ketersediaan lahan. Ia mengajak kepala daerah untuk terlibat aktif menyediakan lokasi demi suksesnya inisiatif ini.

“Presiden Prabowo ingin tiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Tapi tanpa dukungan kepala daerah, terutama soal penyediaan lahan, program ini tidak bisa maksimal,” tutupnya.